Tesis ini membahas mengenai status tanah dikaitkan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan dari tanah hasil reklamasi pantai di daerah Pantai Ancol Jakarta dan juga pengaruh tanah hasil reklamasi pantai terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian Hukum normatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa belum adanya peraturan yang komprehensip mengenai status hak atas tanah dari reklamasi pantai, baik peraturan hukum lingkup nasional maupun peraturan hukum dalam lingkup daerah, berkaitan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan tanah hasil reklamasi pantai tersebut menjadi hal yang masih rancu. Seiring dengan hal tersebut peraturan hukum mengenai pendapatan daerah atas tanah hasil reklamasi pantai masih tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan adanya multitafsir terhadap pungutan yang dapat dikenakan terhadap tanah hasil reklamasi pantai. Hasil penelitian ini menyarankan adanya regulasi khusus terkait atas hak atas tanah hasil reklamasi pantai dan subyek hukum pemegang hak atas tanah tersebut; Pemerintah daerah hendaknya menyediakan perangkat hukum yang lengkap berkaitan dengan reklamasi pantai, sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan daerah.

---

The focus of this study is about status upon land status associated to the legal subject as authorized party who hold ?Right of management? of land from coastal reclamation at Ancol Jakarta Coast and the effect of land from coastal reclamation to local revenue. This research is doing with yuridis normative approach with normative law research method. The research found that there isn?t comprehensive regulation about the right of land from coastal reclamation, national and local regulation scope, which is related to legal subject who hold "Right of management" upon land from coastal reclamation are still complicated. Accordingly the regulation about local revenue from land from coastal reclamation still overlap between one and another regulation which causes/creates a multi interpretation about levies charged upon land from coastal reclamation. The result of this research is that there is not comprehensive regulation about the right of land from coastal reclamation and regulation about local revenue from land from coastal reclamation. The result of this study suggests to provide particular regulations considering to the right of land from coastal reclamation and legal subject who hold the right of the land. The local government should provide a comprehensive legal infrastructure regard coastal reclamation which may improve the local revenue.