Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. UUJN menetapkan kewenangan, kewajiban, larangan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan berfungsi sebagai "kaidah hukum", sementara Kode Etik Notaris yang memuat hal-hal baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran berfungsi sebagai "kaidah moral" bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Pengawasan baik preventif maupun represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan preventif dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik bukan hanya dilakukan oleh I.N.I saja, berdasarkan ketentuan UUJN pasal 70, MPW dapat melaksanakan persidangan terhadap dugaan pelanggaran jabatan dan kode etik yang berasal dari rekomendasi I.N.I atau masyarakat. Tanpa adanya laporan dari masyarakat pengawasan tetap dilaksanakan karena temuan MPN berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan rutin secara berkala setahun sekali atau setiap waktu yang dianggap perlu. Berdasarkan kasus yang diteliti, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari MPN terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya dan kode etik notaris, karena notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

---

Public Notary as public servant functioned as official legally appointed by the government for attributive authority of the state to serve the public in their legal associations to be used as an evidence of legal documents which attain as a perfect evidence. The Law No. 30 of 2004 concerning Notary determine the authority, duties, prohibitions as well as other stipulations to be observed by each public notary in performing their duty and post and function as "principles of law" for the notary, while the Code of Ethics for Public Notary which contain the decent and adverse issues as well as sanctions imposed to violation on the code functioned as "moral principles" for notaries practice in Indonesia. Supervision, both preventive as well as repressive is required for the execution of duties of Public Notary as public official. Preventive supervision is executed by the state as the benefactor of authorities which is delegated to government institutions (the Minister of Law and Human Rights), while repressive supervision is executed by Profession Organization using Code of Ethics and the Law of Notaries as their guidance. The Notaries Supervision council is not only in charge of conducting supervision and examination of notaries, but also in charge of imposing certain sanctions to Notaries proven for perpetrating breach in their position as public notary. Supervision for the violation of code of ethics is not executed by the Indonesian Notaries Union only, based on the stipulation of the Law No. 30 of 2004 Article 70, the Local Supervision Council (MPW) may exercise tribunal to the claim of violation of duty and code of ethics from the recommendation of I.N.I (Indonesian Notaries Union) or the public. Even without report from the public, supervision is still exercised due to finding of the State Supervision Council in relation to their routine periodic supervision once a year, or as deemed necessary. Based on the case researched, a firmer action is required from the State Supervision Council to the violator of Notaries duties and code of ethics, since public notary as public officer is required to uphold public`s trust in completing their tasks.