Masalah pengadaan tanah dalam pembangunan sangat rawan penanganannya karena didalamnya banyak hak-hak kepemilikan atas tanah yang harus diteliti dalam pelepasan haknya, agar tidak terjadi saling tumpang tindih atas ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Pelepasan hak Milik atas tanah tidak semata-mata berdasarkan sertipikat yang dimiliki tetapi juga harus berdasarkan bukti-bukti lain jika telah terjadi peralihan terhadap hak milik tersebut. Dalam jual beli tanah pun pelaksanaannya tidak hanya berdasarkan hukum adat belaka tanpa ada bukti pencatatan adanya peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam hal pembebasan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak, maka siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam studi kasus pelepasan hak ini hal yang dipermasalahkan yaitu tentang bagaimana prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kawasan pusat pemerintahan Propinsi Banten terhadap obyek yang menjadi sengkata. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan jenis data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan juga data tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang dimaksudkan untuk menghasilkan penelitian yang berbentuk evaluatif-prespektif.Adapun hasil dari penelitian ini adalah prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh masing-masing pihak telah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahuun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pihak panitia pengadaan tanah yang telah memberikan ganti rugi tidak langsung kepada masyarakat, tetapi melalui pihak ketiga, hal tersebut diketahui dari sengketa yang terjadi. Adapun kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa ternyata prosedur perolehan tanahnya dalam hal jual beli tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat diketahui siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak yang telah dilakukan.

---

The problem of land procurement in the construction of a very delicate handling because in it a lot of property rights over land that should be researched in the release of his rights, in order to avoid overlapping of compensation made by the land procurement committee. The release of rights on land not owned solely by the certificate owned but also must be based on other evidence if there has been the transition of property rights. In any execution sale and purchase of land not only based on a mere customary law without any evidence of registration of legal events that occurred. Therefore, when a dispute arises in terms of land acquisition based on the base of the rights possessed by each party, then who is entitled to redress. In a case study of this waiver thing in question is about how the procedures for land acquisition and compensation payments made by a land procurement committee for the development of the central government to the object of Banten Province who became dispute. This thesis uses the methods of normative research, by type of secondary data obtained by doing bibliography study of court decisions, legislation and tertiary data. Analysis of the data used is a qualitative analysis method intended to produce a form of evaluative research perspective.The results of this research is the land acquisition procedures performed by each party had against the rule and not in accordance with the procedures stipulated in Presidential Regulation Number 36/2005 concerning Land Acquisition for Public Interest. Party land procurement committee has provided no compensation directly to the public, but through a third party, it is known from the disputes that occurred. The ownership of the land that became the object of dispute was the land acquisition procedures in terms of buying and selling is not in accordance with applicable rules and based on the base of the rights possessed by each party can know who is entitled to obtain compensation for the waiver that has been done.