Tesis ini membahas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memperbolehkan Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan problem solution.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala yang mungkin dialami oleh Notaris yang menjalankan jabatannya dalam perserikatan perdata hampi sama dengan Notaris yang menjalankan jabatannya secara pribadi. Sehingga disarankan Majelis Pengawas lebih meningkatkan perannya agar kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris tetap terjaga.

---

This thesis discusses the provisions in Act Number 30 Year 2004 about Notary Position that allows Notary to do their duty in civil partnership. This research is analytical descriptive research with problem solution.Research results reveal that obstacles that may be experienced by a notary who do their duty in civil partnership would be similar to the obstacles that experienced by a notary who do their duty in their own office. It is recommended that Monitoring Council enhance its role further so that the independence and objectivity of Notary remains intact.