Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk mengetahui penerapan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan arti utang menurut Majelis Hakim serta dampak pembatalan pailit terhadap kurator yang sedang melakukan pekerjaannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah benar menerapkan hukum sesuai dengan syarat - syarat menurut Undang - undang yang berlaku. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana seseorang yang memegang atau memiliki atau menunjukkan Surat Utang atas Unjuk adalah pemilik yang disebut sebagai kreditor sehingga permohonan pailit dapat dikabulkan. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi karena utang yang dimaksud masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan dibatalkannya Putusan Pailit tersebut yang menimbulkan dampak terhadap pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator yang jumlahnya ditentukan melalui Penetapan Pengadilan.
This thesis discusses the Supreme Court ruling that annulled bankruptcy case Number 834 K/Pdt.Sus/2009 against PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia to determine the application of Act number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and the meaning of debt by the Panel of Judges and the impact of the annulment of the bankruptcy against Trustee who was doing his job. This research is a normative juridical and descriptive design.
The results stated that the decision of the Panel of Judges on the Supreme Court has correctly applied the law in accordance with the requirement according to Law applicable. Judges in the Commercial Court narrowly interpreted the debt of a person who holds or has, or indicate the Performance Bond is the owner is so-called creditor bankruptcy so that the petition can be granted. But the statement denied by judges on the supreme court because the debt is still debated by both parties that resulted in the annulment of a bankruptcy decision giving effect to payment for work already done by the trustee of which is determined by the Court Decision.