Implementasi Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia, yang merupakan fokus pembahasan dalam penulisan thesis ini. Hal ini bermula dari masuknya Indonesia ke dalam daftar negaranegara yang berisiko tinggi terhadap adanya praktek pencucian uang dalam daftar Non Cooperative Countries and Jurisdictions (NCCTs? List) berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF berdasarkan berdasarkan review yang dilakukan pada tahun 2000-2001. Penyebab utamanya adalah belum dikriminalkannya pencucian uang di Indonesia, masih belum diterapkannya Know Your Customer principles di industri keuangan, belum dibentuknya financial intelligence unit (FIU) dan masih lemahnya kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dalam memerangi tindak Pidana pencucian uang. Disamping itu dipicu adanya kejadian bom WTC di Amerika Serikat, pada tahun 2001 FATF mengeluarkan pedoman untuk memerangi pendanaan terorisme yang kemudian dikenal dengan 8 Rekomendasi Khusus, dan disempurnakan pada tahun 2004 menjadi 9 Rekomendasi Khusus, yang hingga kini dikenal sebagai 40+9 Recommendation .Untuk mengakomodir Rekomendasi dari FATF ini, maka pada Akhirnya Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Selain data kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data yang didapat di lapangan melalui wawancara kepada pihak bank. Adapun Masalah yang dihadapi oleh pihak dunia perbankan Indonesia berkaitan dengan implementasi manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 adalah mengenai sikap kejujuran dan keterbukaan dari calon nasabah dalam memberikan data identitas diri maupun asal sumber dana, serta dengan adanya PBI tersebut maka otomatis bertentangan dengan target bank yakni menjaring dana pihak ketiga / nasabah yang sebesar - besarnya , sedangkan dengan adanya PBI tersebut bank harus lebih berhati-hati terhadap dana yang akan disimpan oleh pihak ketiga karena berkaitan dengan adanya program APU dan PPT. Untuk itu diperlukan pendekatan kepada calon nasabah guna menjelaskan adanya kewajiban untuk mengisi mengenai identitas nasabah dan sumber dana (Customer Due Diligence) berkaitan dengan pelaksanaan dari PBI tersebut, serta pentingnya pihak bank untuk menekankan pentingnya aspek hukum sehingga mensosialisasikan kepada unit-unit operasionalnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi data dari calon nasabah.

---

Implementation Program and the Prevention of Money laundering Anti-Terrorism Financing (APU and PPT) in Indonesia, which is the focus of the research in the writing of this thesis. This stems from the entry of Indonesia to the list of countries at high risk of money laundering in the list of Non Cooperative Countries and Jurisdictions (NCCTs' List), based on recommendations issued by FATF on a review conducted in 2000-2001. The main cause is not yet criminalized the actor of money laundering in Indonesia, still the application of Know Your Customer principles in the financial industry, yet the establishment of financial intelligence units (FIU) and the weakness of international cooperation by Indonesia in the fight against money laundering. Besides that triggered the WTC bombing incidents in the United States in 2001, FATF issued guidelines to combat the financing of terrorism which was then known as the 8 Special Recommendations, and amended in 2004 to nine Special Recommendations, which, until now known as the 40 +9 Recommendation. To accommodate the FATF Recommendations from this, then at the end of Indonesia issued Regulation No. 11/28/PBI/2009 about Implementation Program Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention for Commercial Banks which came into effect starting on July 1, 2009. In this research, the authors use the methods of normative research. In addition to literature data, this research is also supported by field data obtained through interviews to the bank. The problems faced by the Indonesian banking sector relating to the implementation of risk management in Bank Indonesia Regulation 11/28/PBI/2009 number is about the attitude of honesty and openness from prospective customers in providing identity and origin of data sources, as well as the PBI is then automatically contrary to solicit funds that banks target a third party / customer registration - magnitude, while with a PBI bank should be more careful with the funds that will be stored by a third party because it is associated with the APU program and PPT. For that approach to a prospective customer is required to clarify the obligation to fill the customer's identity and source of funds (Customer Due Diligence) associated with the implementation of the regulation, and the importance of the bank to emphasize the importance of the legal aspect, so socialize to the operational units to be more careful care in verifying the data from prospective customers.