Kota Adminitrasi Jakarta Utara merupakan pusat industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi, memiliki daya tarik yang kuat bagi pelaku usaha termasuk kaki lima. Berkaitan dengan itu, maka sangat penting untuk membuat rumusan strategi bagi penanganan PKL, dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah rumusan strategi yang didasarkan pada usaha untuk mensinergiskan beberapa pandangan dan preferensi para penilai sebagai expert dalam penanganan PKL. Dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), rumusan strategi penanganan PKL selanjutnya yang dijabarkan dalam pelaksanaan program-program dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas.Hasil yang diperoleh dari pendekatan AHP, antara lain : aspek sosial menjadi aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menangani PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai pembobotan sebesar 0,281 atau 28,1 persen, yang disusul oleh aspek ketertiban umum yang memiliki bobot 0,247 atau 24,7 persen, dan aspek ekonomi yang memiliki bobot 0,233 atau 23,3 persen.Secara keseluruhan alternatif dengan prioritas tertinggi adalah penentuan lokasi strategis tempat usaha bagi PKL, yang merupakan variabel dari aspek ekonomi, dengan bobot prioritas sebesar 0,071 atau 7,1 persen. Rekomendasi penelitian ini selanjutnya yaitu berkaitan dengan keterbatasan metode ini, meskipun pendekatan berdasarkan penilaian expert ini penting, namun dibutuhkan pendekatan kuantitatif sebagai pembanding. Kedua pendekatan tersebut harus sinergis, sehingga penilaian expert tidak terkesan mengutamakan subjektivitasnya saja, tetapi didasarkan pada pengamatan empiris serta analisis yang mendalam khususnya tentang penanganan PKL.

---

North Jakarta City is a center of industry, commerce, tourism and transport, has a strong appeal for entrepreneurs including street vendors. In connection with that, then it is very important to make the formulation of strategies for the handling of street vendors, by involving all stakeholders in realizing a prosperous society.

This research tries to offer a formula that is based on strategies to synergize some of the views and preferences of the appraiser as an expert in the handling of street vendors. By using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), the formulation of management strategies outlined in the next street vendor implementation of the programs by taking into account stakeholders' interests can be determined based on the priority scale.

Results obtained from the AHP approach, among other : social aspects become the most important aspect to consider in dealing with street vendors in North Jakarta City with a weighting value of 0.281 or 28.1 percent, followed by aspects of public order which has a weighting 0.247 or 24.7 percent, and economic aspects that have weight 0.233 or 23.3 percent.

Overall, the alternative with the highest priority is the determination of the strategic location of places for vendors, with a priority weight of 0.071, or 7.1 percent, which is a variable of economic aspects. Recommendations of this study is related to the limitations of this method, although the approach based on expert assessments are important, but it takes a quantitative approach for comparison. Both approaches should be synergistic, so that expert assessments are not impressed priority to subjectivity, but based on empirical observation and in-depth analysis, especially concerning the handling of street vendors.