ABSTRAKPenulisan tesis yang berjudul ?Keberadaan OrganisasiKemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dariPerspektif Hak Asasi Manusia? ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris,dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuanpenulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dariperspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasikemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui perannegara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesiaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakatsehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasikemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasikemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridiskeberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diaturdalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyaratan. Undang-undang tersebut mewajibkanmenggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampaisekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalahApakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan diIndonesia sebagai proses pendemokratisasian yang berasaskanPancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasimanusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasilaterhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945yaitu ?ditetapkan dengan undang-undang? tersebut itu menjadidasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawabuntuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangatdemokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itubertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dariindikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itusudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlusegera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)