Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Namun, harus diakui bahwa masih banyak yang tidak beres dengan birokrasi kita. Oleh karena itu, tuntutan terhadap tata kelola pemerintah yang baik (good government governance) tidak habis-habisnya menjadi buah bibir. Penerapan prinsip good government governance sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi perpajakan berkaitan dengan modernisasi prosedur organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip accountability masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan adanya grey area yang masih menyulitkan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyarankan pendidikan kepada aparat pajak sangat diperlukan yang menyangkut kompetensi dan etika aparat pajak serta membangun komunikasi yang tepat kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat meningkatkan integritas dan moral Pegawai Pajak dan dapat mendorong komitmen Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai regulator harus membuat suatu peraturan perpajakan yang tepat guna, jelas dan pasti serta tidak saling tumpah tindih. Sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak dapat dikurangi.
Tax is a source of government revenue in running the government. Income from the tax represents the largest source of revenue for the current state which is one of the main pillars of the state revenue components contained in the State Budget (APBN). Realize it, tax reform that has been done several times since the year 1983 is the government's efforts in building awareness and compliance of taxpayers. Reform requires a shift towards a new paradigm that is considered ideal, due to changes in all areas of life including political, economic and social. However, it must be admitted that much remains to be wrong with our bureaucracy. Therefore, the demands on the good governance government is not inexhaustible became a byword. Application of principles of good governance as the embodiment of government programs and activities related to the modernization of tax reform organization procedures and organizational structure have an influence on taxpayers' compliance.
From the result, noted that the application of the principle of accountability still must be considered, this is because the grey area that still makes it difficult to taxpayers to run the taxation of rights and obligations. The results suggest education is very important to the tax authorities concerning the competence and ethics of tax officials and to establish appropriate communication to taxpayers. Thereby, increasing the integrity and moral Employee Tax and could encourage taxpayers in fulfilling the commitments of tax liability and increase public trust in tax administration in Indonesia. Furthermore, government as regulator must make an appropriate tax legislation, clearly and decisively and not overlapping each other. So the possibility of different interests and interpretations between taxpayers and tax authorities can be reduced.
