Skripsi ini membahas tentang analisis penetapan kegiatan e-commerce sebagai suatu BUT di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang sampai saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengenaan pajak atas enhasilan dari kegiatan e-commerce tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Menganalisis kriteria server dan atau website yang dapat dikatakan sebagai BUT di Indonesia dan menganalisis permasalahan apa saja yang timbul dalam penetapan e- commerce sebagai BUT di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Ketentuan pasal 2(5) huruf p UU PPh mengenai BUT E-commerce yang mengisyaratkan bahwa dedicated server sebagai suatu fixed place of business di Indonesia memiliki beberapa criteria yang sampai saat ini belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan UU PPh, merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam OECD Model dan terdapat permasalahan dalam penetapan server sebagai BUT di Indonesia, diantaranya adalah sistem administrasi perpajakan yang terdapat di Indonesia dan pengawasan yang masih sangat sulit untuk diselenggarakan di Indonesia mengingat kecanggihan teknologi di Indonesia masih terbatas oleh sistem.

---

This study discusses the analysis of e-commerce activities are determined as a Permanent Establishment in Indonesia in accordance with Law No. 36 Year 2008 on Income Tax which, until now there has been no further guidelines regarding the criteria and the imposition of taxes on income from these e-commerce activities. The objective is to find out how to analyze the criteria and the server or website that can be said to be a Permanent establishment in Indonesia and analyze any problems that arise in the determination of e-commerce as a PE in Indonesia. This study is a descriptive qualitative research. The provisions of article 2 (5) Income Tax Act regarding the letter p PE on E-commerce which suggests that the dedicated server as a fixed place of business in Indonesia has several criteria, which until now has not been stipulated in the guidelines of the Income Tax Act, refers to the provision contained in the OECD model and there are problems in determining the server as a PE in Indonesia, including tax administration systems found in Indonesia and supervision is still very difficult to be held in Indonesia because of sophisticated technology in Indonesia is still limited by the system.