ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kesesuaian pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) secara wajib dengan berdasarkan perjanjian Technical Barrier To
Trade (TBT) dan Good Regulatory Practice (GRP). Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pemberlakuan SNI secara wajib sudah sesuai dengan
perjanjian Technical Barrier To Trade (TBT) dan Good Regulatory Practice
(GRP), hanya saja dalam peraturan Indonesia masih terdapat kelemahan.
Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan revisi
terhadap Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional dan menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam
perundingan pembentukan standar internasional sehingga standar internasional
dapat mengakomodasi kepentingan Negara berkembang.
ABSTRACTThis thesis describes the conformity of the implementation of Indonesian National
Standard (SNI) is required under agreements with the Technical Barrier To Trade
(TBT) and Good Regulatory Practice (GRP). This study was a qualitative study
using a normative study. The results of this study indicate that the application of
mandatory SNI is in conformity with the agreement Technical Barrier To Trade
(TBT) and Good Regulatory Practice (GRP), except that in Indonesia there are
still regulatory weaknesses. This study also suggested that the Indonesian
government to revise the Government Regulation no. 102 Year 2000 regarding
National Standardization and suggested that developing countries can play an
active role in negotiating the establishment of international standards so that
international standards can accommodate the interests of developing countries.