Tesis ini membahas mengenai pernyataan Bapak Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM RI bahwa Pengadilan Pajak inkonstitusional. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif, dengan metode penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan agar DPR bersama-sama dengan Presiden menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Sistem pembinaan ?dua atap? yang dianut oleh Pengadilan Pajak dapat dialihkan menjadi "satu atap" kepada Mahkamah Agung; Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak; Kesediaan Bapak Patrialis Akbar untuk mengklarifikasi pernyatannya tersebut.

---

The focus of this study is the statement of Mr. Patrialis Akbar as the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia that the Tax Court as unconstitutional. The research is the character of the juridical-normative, with eksplanatoris research methods. The results suggested that the Parliament together with the President to adjust some provisions of Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax Court; guidance system "two-roof" adopted by the Tax Court can be transferred to the "one-roof" to the Supreme Court; Giving explanations clearly against the provisions of Article 5 of Law of Tax Court; Willingness Patrialis Mr. Akbar to clarify such a statement.