Menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, apabila terbukti jumlah tunggakan pajak yang terutang tidak dilunasi setelah diterbitkan SKPKB atau SKPKBT sebagai dasar penagihannya, tindakan penagihan selanjutnya dilakukan dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Perintah Melakukan Penyitaan. Kenyataannya di KPP Pratama Bandung Cibeunying, untuk Surat Paksa dan Penyitaan dievaluasi dan ditindak lanjuti rencana penagihannya. Diperlukan inisiatif dari KPP dengan berusaha keras mengumpulkan harta Wajib Pajak yang akan disita dan bekerjasama dengan instansi terkait. Untuk tindak lanjutnya sebaiknya KPP melakukan tindakan lelang, karena lelang merupakan cara penjualan harta yang bersifat transparan, di umumkan melalui surat kabar sehingga jelas akan memberi Pressure Psychologys bagi Wajib Pajak yang menunggak. Lelang harta merupakan senjata ampuh untuk cara penagihan terhadap Wajib Pajak yang menunggak, namun cara ini tidak digunakan KPP, terlihat dari rencana lelang tahun 2007 dan tahun 2008 untuk beberapa Wajib Pajak tidak pernah berhasil dan sebagian tidak pernah terjadi, akibatnya penerimaan negara dari pajak yang ditargetkan/direncanakan KPP tidak tercapai.

---

According to Article 8 paragraph (1) and (2) of Law Number 19 Year 2000, if proven to the amount of tax payable in arrears are not paid when Issued Tax Assessments or Assessments As the Basis For Billing, collection action is then performed with the Issuance Of Warning Letters, Letters and Forced Commands Conducting Foreclosure. In fact in KPP Pratama Bandung Cibeunying, for Forced and Foreclosure Letter not evaluated and no further follow-up billing plans. Necessary initiatives of KPP with trying hard to collect property TaxPayers will be confiscated and cooperate with relevant agencies. To follow up action should KPP auction, for auction is a method of selling property which is transparent, announced through the newspapers so clearly going to give Pressure Psychologys for delinquent TaxPayers. Auction property is a powerful weapon for how billing against a delinquent taxpayer, but this approach does not use the KPP was seen in the planned auction of the year 2007 and year 2008 for some TaxPayers never succeeded and some have never happened, as a result of tax revenues from the targeted countries planned is not achieved.