Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkanya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 74/2007). PMK No. 74/2007 tersebut merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Departemen Keuangan berdasarkan desakan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), khususnya penyelenggara asuransi kendaraan bermotor yang diharapkan dapat menjadi solusi dari gejolak ?perang tariff? yang terjadi dalam industri asuransi Indonesia. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis kewajaran atau tidaknya pemberlakuan regulasi tarif referensi (PMK No. 74 Tahun 2007) terhadap iklim persaingan usaha di industri asuransi kendaraan bermotor. Untuk menganalisa permasalahan mengenai kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum pemberlakuan tarif referensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada penghitungan tingkat konsentrasi pasar yang diukur dengan menggunakan rumusan Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Serta pengkajian terhadap indikator total penjualan yang didapat dari perolehan premi netto dan jumlah perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang tutup. Serta didukung dengan perangkat analisa yang berbasis teori oligopoly Model Bertrand yang berbasis oligopoly price-setting. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa perolehan Premi Netto yang cenderung mengalami kenaikan merefleksikan bahwa industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi yang menguntungkan bagi para pelaku pasar walaupun ditengah kondisi ?perang tarif?. Hal ini menunjukan bahwa penerapan tarif referensi yang diatur PMK No. 74 Tahun 2007 seharusnya tidak perlu dikeluarkan karena pasar industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi pasar yang kompetitif. Regulator seharusnya lebih memperhatikan penerapan regulasi pada pengawasan dan penegakan hukum di bidang perasuransian. Bapepam ? LK sebagai regulator fokus pada arah kebijakan regulasi yaitu dalam rangka harmonisasi kebijakan sektor asuransi dengan sektor lainnya dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri asuransi terutama sebagai langkah pertama yaitu penerapan arah kebijakan yang pertama dari 3 (tiga) arah kebijakan yang terkait sistem pengawasan berbasis resiko (risk-based supervisition, RBS).

---

The background of this Thesis was the issuance of Ministry Finance Regulation Number 74/PMK.010/2007 regarding Insurance Business primary for Vehicle Insurance (PMK No. 74/2007). The PMK No. 74/2007 was a long process conducted by Department of Finance which was urged by Association of Indonesian General Insurance (AAUI), especially insurance firms which had vehicle insurance?s business line to obtain solution from condition ?tariff war? occurred in that industry. This Thesis has objective to analyze the necessity or not to implement reference tariff of PMK No. 74 Year 2007 toward climate of business competition in industry of vehicle insurance. To analyze the problem especially on market condition of vehicle insurance industry before the application of the reference tariff. The research methodology is based on the calculation market concentration by formula of Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). The methodology will be applied on the indicator of total sales obtained from Nett Premium and Total closed-vehicle insurance companied. It will be equipped with basis theory of oligopoly Model Bertrand primary on oligopoly price-setting. Based on the data obtained, it showed that Nett Premium reflected to be tended to increase. This condition reflected that industry of vehicle insurance in profitable condition for market players even though in the middle of "price war" condition. Consequently, the regulation issuance to implement reference tariff regulated in PMK No. 74 Year 2007 was supposed to be no necessary to be issued because market industry of vehicle insurance in competitive market condition. Regulator should be more concerned in implementing regulation of supervision and law enforcement in insurance industry, primary related to risk-based supervision (RBS).