Dalam mewujudkan suatu sistem perdagangan yang bebas dan adil dalam kerangka kerjasama multilateral yang lebih konkrit diwujudkan melalui pembentukan organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan WTO. Persetujuan Bidang Pertanian dalam WTO bertujuan untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar, adil dan lebih dapat diprediksi. Liberalisasi di bidang pertanian yang merupakan mandated agenda dan dilakukan melalui serangkaian perundingan multilateral serta tertuang dalam Persetujuan Bidang Pertanian menuntut Indonesia sebagai negara anggota WTO untuk mematuhinya. Idealnya diharapkan dengan adanya aturan tersebut berbagai hambatan di sektor pertanian seperti hambatan tarif dan non-tarif, serta penerapan berbagai bentuk subsidi yang menyebabkan distorsi perdagangan dapat dikurangi atau dihapus. Namun pada kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan sebab masih banyaknya anggota WTO khususnya negara-negara maju yang masih memberlakukan kebijakan proteksi tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut kesepakatan yang tertuang dalam perundingan Doha Development Agenda - WTO di bidang pertanian awalnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang karena dalam agenda Doha termaktub komitmen negara maju untuk mengurangi berbagai subsidi dan menghapus restriksi impor yang diberlakukan terhadap produk-produk pertanian negara berkembang namun hal tersebut tetap tidak efektif dalam realisasi pelaksanaannya. Oleh sebab itu, perjuangan dalam perundingan sektor pertanian di WTO cenderung penuh dengan gejolak dan diwarnai dengan pengelompokkan-pengelompokkan, khususnya negara-negara berkembang.
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perspektif nasionalis/realis (merkantilis) dari Robert Gilpin. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional dari Charles O. Lerche yang menyebutkan bahwa tindakan suatu negara yang diwujudkan dalam politik luar negerinya selalu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal dari penerapan kepentingan nasional di mana politik luar negeri tersebut dibuat. Lebih lanjut Norman J. Padelford menegaskan bahwa kepentingan nasional suatu negara harus menjadi vital terhadap national independence, way of life, territorial security, and economic welfare. Sementara itu, untuk menganalisa bagaimana perundingan berlangsung dan mekanisme diplomasi dalam perundingan WTO penulis menggunakan teori negosiasi dari Fred Charles Iklé dan Bernard M. Hoekman. Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah data-data primer dan sekunder.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembentukan Kelompok G-33 yang dikoordinasi Indonesia dimaksudkan guna memperkuat bargaining position dalam memperjuangkan konsep SP (Special Product) dan SSM (Special Safeguard Mechanism). Hal ini amat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia karena sektor pertanian terkait dengan ketahanan pangan (food security), jaminan penghidupan (livelihood security) dan pembangunan pedesaan (rural development). Namun dalam perundingan Putaran Doha khususnya sektor pertanian cenderung penuh gejolak sebab isu-isu yang dibahas tergolong cukup sensitif dimana negara maju dan negara berkembang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda.
Untuk perundingan Putaran Doha lebih lanjut, Indonesia melalui G-33 beserta kelompok-kelompok negara berkembang lainnya harus semakin bersatu menghadapi dominasi negara-negara maju dalam perundingan WTO, sebab hal ini dapat mempengaruhi hasil-hasil perundingan Putaran Doha berikutnya. Selain itu, diharapkan agar delegasi Indonesia tidak kehilangan arah dalam memperjuangkan kepentingannya agar tidak menjadi negara korban agenda neoliberal negaranegara maju dalam WTO.
To promote a free and fair trade system within the framework of multilateral cooperation, the establishment of World Trade Organization (WTO) must be realized. The WTO Agreement on Agriculture Approval aims to reform trade in the agricultural sector and to create more market-oriented, equitable and predictable policies. The liberalization in agriculture which is a mandated agenda and carried through a series of multilateral negotiations as well as stipulated in the Agreement on Agriculture requires Indonesia as a WTO member to comply. Ideally, such a rule is expected by various types of barriers in the agricultural sector such as tariff and non-tariff barriers, as well as the application of various forms of trade distorting subsidies must be eliminated. But in reality, it is still difficult to apply because there were so many WTO members, particularly developed countries that still impose the policy of protection.
In connection with this agreement as stipulated in the Doha Development Agenda - WTO in the agricultural sector was originally expected to bridge the gap between the developed and developing countries because of the commitment embodied in the Doha agenda which emphasizes that the developed countries must reduce subsidies and remove import restrictions applicable to the agricultural products of developing countries but it is still not effective in the realization of its implementation. Therefore, the negotiations in the agricultural sector in the WTO is likely filled with so many problems and there are also the possibilities for coalition or group formation which are taken into account, especially the developing countries.
A framework used in this research is utilizing a nationalist/realist (mercantilist) perspective from Robert Gilpin. The theory used in this research is the theory of national interest from Charles O. Lerche who mentioned that "an objective flows from the application of national interest to the generalized situation in which policy is being made". Furthermore, Norman J. Padelford asserted that "the national interest of a country is what its governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security, and economic welfare". Meanwhile, to analyze how the negotiations progress and the mechanism of diplomacy in the WTO negotiations, the author uses the theory of negotiation from Fred Charles Iklé and Bernard M. Hoekman.This research is based on qualitative research with analytical descriptive research. The data were collected from primary and secondary data.
The result obtained from this research is the formation of G-33 coordinated by Indonesia, which is intended to strengthen the bargaining position in defending the position for the concept of SP (Special Products) and SSM (Special Safeguard Mechanism). It is very important for developing countries especially Indonesia because the agricultural sector is related to food security, livelihood security and rural development. But in the Doha Round negotiations, particularly the agricultural sector tends to cause turbulent issues during the discussions which is quite sensitive because every country especially the developed and developing countries have different interests.
In the next negotiations of the Doha Round, Indonesia through G-33 and other developing nations must unite against the dominance of developed and major countries in WTO negotiations, because this can affect the results of the Doha Round negotiations next. In addition, the Indonesian delegation is expected to defend for their interests, not to become the victims of the neoliberal agenda in the WTO.
