Tesis ini menganalisa mengenai status failed states negara Myanmar era pemerintahan Junta Militer (1962-2010) dengan menggunakan tiga pendekatan teori yaitu teori kenegaraan (state), teori nation building dan teori negara gagal (failed states) dibagi dalam dua bagian yaitu domestik dan hubungan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif.
Kesimpulan serta analisa dari penelitian ini dijawab dengan pendekatan teori serta melihat pada konteks sejarah Myanmar mulai dari periode kolonialisme, kemerdekaan, sampai pada kudeta militer I dan II. Analisa yang didapat bahwa berdasarkan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan juga keadaan Myanmar berdasarkan indikator ekonomi, politik dan keamanan serta berdasarkan embargo dan sanksi yang diberikan oleh dunia internasional maka Myanmar merupakan failed states. Namun Myanmar tetap dapat berfungsi sebagai sebuah negara (functioning states) berdasarkan legitimasi pemerintah Junta Militer, kekuatan militer dan interaksinya dengan aktor-aktor internasional seperti China dan ASEAN.
This Thesis Studies about Myanmar as a failed state on the ruling Junta era (1962-2010) using three theory to analyse it; the state theory, theory of nation building, and failed states theory, which divided into two parts, domestically and international relationship. The research method that I used is qualitative and explanative.
The result of the research will be found by using the theories and historical approach starting from the colonial era, independence era to the 1st and 2nd military coup. The finding in this thesis is that by the states purpose to fulfill the need of it citizen and the country situation based on economics, politics and security indicators and also according to the embargo and sanction that been given by international community is that Myanmar is a failed states. But Myanmar is a functioning states based on the Junta's government legitimacy, military power and the interaction with international actors, such as China and ASEAN.
