Pemberian remisi kepada narapidana baik narapidana sipil maupun militer merupakan perintah dari undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sipil dan Lembaga Pemasyarakatan Militer dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan melalui wawancara akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Pelaksanaan pemberian remisi untuk narapidana sipil melibatkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Sedangkan untuk narapidana militer pemberian remisi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Lembaga pemasyaraktan Militer setempat untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat setelah mendapat persetujuan dari Pusat Pemasyarakatan Militer (PUSMASMIL) yang juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasionil suatu pelaksanaan pemberian remisi khususnya narapidana militer, disamping adanya tindakan indisipliner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasionil suatu peraturan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa pemberian hak remisi di LP klas IIA Paledang Bogor sudah baik kendati ditemukan pula sejumlah hal yang menjadi kelemahan yang bisa mendorong tidak tercapainya dalam pelaksanan pemberian remisi. Dari penelitian lapangan Masmil Cimahi dalam pelaksanaan pemberian remisi terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi yaitu belum adanya peraturan secara khusus dan tegas sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjuang atau dasar bagi ketentuan hak-hak narapidana militer perihal pelaksanaan remisi.
The administration of remission to imprisoners civil or millitary is order of the law as a stimulation so that imprisioners are ready to receive the counseling to change the behavior according to goal of community system. The research is done to know the administration of remission to imprisoners civil an related with the goal of community system. The nature of this research in normative yuridic. The materials of library and study of documents and completing data. The data gathered will be interpreted systematic logically. The result shows that implementation of remission administration is a right of imprisoners and also as stimulation so that imprisoners are ready to receive the counseling to change the behavior according to the goal of Community System. The Implementation of remission for civil imprisoners involves Unit of Technique Implementor of Comminity, Regional of fice of law Departement and Human Right to be continued to Directorate General of Community, also involver the controlling Judge and observer. For the implementation of remisson for military imprisoners involves Unit of Tecnique Implementor of Community to be continued to Direcotorate General of Commonity after release from General Community Millitary (PUSMASMIL), also involves the controlling Judge and observer. The problem found in adminitration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implemetation as law umbrella to be supporting of base for operational the remission yuridical and structural foundation as supporting of base for operational requirement especially for the implementation of milltary remission administration, beside there is indiciplinary action of imprisoner, so that it is attempted to implement as maximum as possible the statutes and operational implementation rule of remission administration especially found in the law of Community. From the field research is found that remission administration in LP Klas IIA Paledang Bogor is right, but there is few problem that can be reach for implementation of remission administration. From the field research in military prisoners Community (Masmil Cimahi) the implementation of remission that there is found problem of remission administration. The problem found in adminitration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implemetation as law umbrella to be supporting of base for operational the remission yuridical and structural foundation as supporting of base for operational requirement especially for the implementation of milltary remission administration.
