Naskah Undang-Undang Johor berisi undang-undang tentang Kerajaan Johor yang tersimpan di dua tempat, yaitu Jakarta, Indonesia, dan London, lnggris. Naskah yang ada di Jakarta benomor Ml. 710 (W 50), sedangkan naskah yang ada di London bernomor SK MS 14 B. Undang-undang ini dibuat pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah Al Ghazi pada tahun 1203 H (=1787 M). Ia adalah sultan yang ke-14 dari Kerajaan Johor. Berdasarkan isinya, undang-undang ini dibagi tiga, yaitu hukurn perniagaan dan syahadat; undang-undang negeri; dan hukum muamalat yang terdiri dari 66 pasal. Naskah ini disalin oleh Tun Haji Muhammad di dua tempat berdasarkan contoh naskah yang dimiliki Datuk Penghulu dari Naning (Sumatera Barat). Bagian pertama disalin di Demak dan selesai pada tanggal 20 Rajab 1266 H (=1849 M) pukul 8 petang. Bagian kedua disalin di Semarang dan selesai sepuluh hari kemudian, yaitu tanggal 1 Sa'ban 1266 H (-1849 M) pukul 5 siang. Undang-Undang Johor merupakan versi lain dari Undang-Undang Melaka. Hal ini terbukti berdasarkan fakta sejarah dan deskripsi isi undang-undang tersebut. Terjadinya versi pada naskah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor regional, dan tradisi penyalinan naskah yang berulang, yang dapat menimbulkan suatu kreasi baru dari Undang-Undang Melaka, yaitu Undang-Undang Johor.