Bambang Darmanto. Skripsi sejarah ini berjudul `Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pariwisata (Tabun 1978-1991)'. Telah diujikan di hadapan panitia ujian yang terdiri dari: Tri Wahyuning M. Irsyam, MSi., Dra. M. P. B. Manus, Sudarini Suhartono, M. A., dan Siswantari, M.Hum. pada han Jum'at, tanggal 17 Januan 2003, pukul 13.30-15.00 WIB, di ruang 2402, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang sejarah perkembangan pariwisata di Indonesia serta kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah, baik pada masa Hindia Belanda sampai dengan masa pemerintahan Orde Baru. Fokus penulisan dalam skripsi ini adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pengembangan pariwisata sebagai bagian yang penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kebijakan penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan pariwisata dilakukan pemerintah dengan dijadikannya bidang pariwisata menjadi bagian dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pads tahun 1978 dengan dikeluarkannya Keputusan MPR No. IVIMPR/1978. Pariwisata menjadi sektor penghasil devisa yang penting di Indonesia dan menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Hal ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta berbagai kebijakan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Puncak dari pesatnya kegiatan pariwisata di Indonesia adalah ditetapkannya Tahun Kunjungan Wisata pada tahun 1991 dengan slogan Visit Indonesia Year 1991 dan Let's go to Urchipelago. Berbagai persiapan untuk menyambut para wisatawan, khususnya dari luar negeri, dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan keindahan serta keanekaragaman budaya Indonesia.