ABSTRAK
Suatu kekecewaan akan berarti dan diperhatikan bila kekecewaan itu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebab kekecewaan itu dapat mengarah kepada tindakan yang menganggu stabilitas bila kekecewaan itu menjadi gelombang protes masyarakat yang kecewa. Hal itulah yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 1950-an akibat kekecewaan itu tidak terakomodasi dengan baik. Kekecewaan terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata. Daerah, dalam hal ini masyarakat propinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi merasa dianaktirikan, diabaikan oleh Pusat padahal daerah mereka memiliki sumber daya alam yang menghasilkan. Kekecewaan itu dikeruhkan dengan kekecewaan dalam bidang politik yaitu pembekuan DPRST yang tidak selesai bahkan mengarah kepada perpecahan antar partai. Pilar demokrasi yang tidak berfungsi meughambat perjuangan yang menentang rencana pemulangan Batalyon Pagaruyung dengan tidak hormat. Perpecahan di antara partai meruncing dengan munculnya penggugatan yang menghendaki mundurnya Gubenur Ruslan Muljohardjo yang berasal dari Masyumi. Pernyataan dan tindakan yang mendiskreditkan Pemerintah itu dituliskan oleh Haluan yang terbit di Padang, Sumatera Barat sejak tahun 1953 -1957 yang dimungkinkan dengan iklim kebebasan pers pada saat itu. Protes rakyat tersebut mulai dikhawatirkan ketika pejuang dari eks Divisi Banteng membentuk Dewan Banteng dengan tujuan mencari akar permasalahan yang membuat sebagian `bekas pejuang' dan rakyat menderita dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewan Banteng mengambilalih jabatan gubernur dari Ruslan Muljohardjo kepada Letkol Ahmad Husain yang diangkat menjadi Ketua Daerah Sumatera Tengah. Tindakan tersebut dianggap sebagai kudeta yang didalangi oleh Masyumi dan PSI oleh PKI, yang dalam segala tindakannya bertolak belakang dengan kedua partai tersebut. Haluan memberitakan hal ikhwal Dewan Banteng sehingga rakyat daerah mengetahuinya dan juga memuat berita bantahan serta pembelaan. Penyelesaian diupayakan dengan Musyawarah Nasional pada bulan September 1957 tetapi penyelesaian itu merupakan akhir dari peredaran Haluan di Jakarta. Sementara itu, Dewan Banteng bertindak semakin jauh dengan memproklamasikan PRRI. Perbedaan dari Dewan Banteng dan PRRI itu mengubah sikap Haluan dari pro menjadi kontra tetapi Haluan tidak dapat mengelak menjadi corong PRRI berdasarkan pemberitaannya walaupun mereka bekerja di bawah tekanan. Akhir dari keberpihakan itu adalah dibredelnya Haluan saat APRI mendarat di Padang pada tanggal 17 April 1958 dimana beberapa wartawannya tewas dan dipenjarakan. Dengan demikian, perjalanan Haluan searah dengan perjalanan Dewan Banteng