Diumumkannya Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 telah meniadi landasan pokok berubahnya sistem kenegaraan secara fundamental. Konsekuensinya kurang dari satu bulan setelah konsepsi itu kabinet Ali Sastroamidjoyo II jatuh dan digantikan oleh kabinet karya pimpinan PM.IR.H.Djuanda. Kabinet Djuanda notabene adalah pembawa amanat konsepsi tersebut. Di masa kabinet ini Pula-lah Presiden menaumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai runtuhnya sistem pemerintahan Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Sementara itu Angkatan Darat terlibat peselisihan serius dengan Presiden. Kepala Staff Angkatan Darat Jend.A.H.Nasution menganggap tindakan Presiden sudah ekstra-konstitusiona1. Sebaliknya Presiden menganggap Nasution selalu merongrang wibawa dan kekuasaannya. Dalam kondisi seperti inilah PKI berusaha memancing di air keruh, dengan memperkuat basis politiknya dan melemahkan posisi pihak lain, yaitu partai politik yang anti PKI. Ternyata tokoh-tokoh politik yang anti PKI dan AD mempunyai visi yang sama untuk membentuk suatu forum yang berfungsi sebagai badan kerja-sama. Forum itu bernama Liga Demokrasi. Dalam Liga demokrasi disusunlah suatu strategi perjuangan untuk menghadapi kekuasaan Presiden yang semakin otoriter dan sekaligus menghilangkan pengaruh PKI dari pentas politik nasional. Bagaimanapun Liga Demokrasi merupakan kelompok resmi pertama (sejak diberlakukannya Dekrit Presiden) yang secara frontal berani mengecam kebijakan-kebijakan Presiden. Hal ini menandakan bahwa: pertama, konsep Demokrasi Terpimpin tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan politisi partai, kedua, terbukti bahwa terjadi ketidaksesuaian paham antara AD dengan Presiden dalam hal pengejawantahan konsep Terpimpin dari kata Demokrasi Terpimpin.