Skripsi ini berupaya melihat perkembangan kekuatan-kekuatan yang saling bertikai pada saat setelah naskah Persetujuan Linggarjati diparaf pada pertengahan Nopember 1945 sampai ketika naskah tersebut diratifikasi oleh KNIP pada 5 Maret 1947 yang bersidang di Malang. Soekarno dan Hatta yang lebih memilih jalan berunding dalam mencapai kemerdekaan dari pada bertempur berusaha mempengaruhi ialannya perdebatan pro-kontra di sekitar naskah persetujuan tersebut melalui PP No. 6/1946. Akibat perbedaan pendapat tentang naskah lahir dua koalisi yang bertentangan yaitu Sajap Kiri yang mendukung naskah dan Benteng Repoeblik Indonesia yang menentang naskah persetujuan. PP No. 6/1946 yang berisi ketentuan presiden tentang penambahan anggota KNIP (yang akan meratifikasi naskah persetujuan) segera menjadi bahan perdebatan. Mari isi PP No. 6/1946 terlihat jelas bahwa presiden berusaha merubah KNIP yang ketika itu dikuasai oleh penentang naskah persetujuan, koalisi Benteng Repoeblik Indonesia. Ketika BP KNIP kemudian menolak PP No.6/1946, krisis pemerintahan terjadi. Konflik antara BP KNIP dengan Soekarno-Hatta terjadi, karena BP KNIP merupakan miniatur KNIP maka suara KNIP bisa dipastikan akan sama dengan suara BP KNIP. Dalam sidang KNIP di Malang akhir Februari 1947, Hatta akhirnya menawarkan pengunduran diri presiden dan wakil presiden jika PP No. 6/1946 tetap ditolak. Koalisi Benteng Repoeblik yang terdapat dalam KNIP akhirnya menyerah. PP No. 6/1946 diterima dan kemudian segera disusul oleh ratifikasi naskah Persetujuan Linggarjati. Pertikaian antara pihak Benteng Repoeblik dengan pemerintah Sjahrir yang didukung oleh sajap Kiri adalah kelanjutan dari pertikaian yang terjadi sebelumnnya. Sementara PP No. 6/1946 merupakan intervensi presiden dalam pertikaian yang juga menunjukkan konsistensi sikap Soekarno-Hatta yang pro-diplomasi. Kemenangan Soekarno-Hatta atas pihak oposisi telah semakin membuktikan kenya-taannya bahwa Soekarno-Hatta adalah penentu akhir bagi jaiarrnya revolusi Indonesa ketika itu...