ABSTRAKPerbedaan pendapat dan prinsip dalam masalah politik dan strategi perjuangan menghadapi Belanda, telah menimbulkan krisis hubungan dikalangan pimpinan puncak RI pada masa revolusi kemerdekaan. Bahkan persoalan intern para pimpinan itu hamper menggoyahkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Data penulisannya di ambil melalui penelitian perpustakaan, dengan sumber yang berasal dari Arsip Nasional, buku-buku, surat kabar dan majalah. Hasilnya memperlihatkan bahwa pihak politisi sipil yang dipimpin sukarno-Hatta berpendapat bahwa untuk mendapatkan untuk mendapatkan dukungan internasional, maka diplomasi merupakan cara yang tepat dalam menghadapi Belanda. Sedangkan pihak militer (TNI) yang dipimpin Soedirman memilih perlawanan senjata. Perbedaan pendapat dan prinsip ini mencapai puncaknya pada saat disetujuinya persetujuan Roem-Roijen oleh Soekarno-Hatta yang statusnya pada waktu itu adalah tawanan Belanda. Akibatnya pihak militer atau TNI harus menghentikan peperangan atau melaksanakan genjatan senjata, sebagaimana yang telah disepakati dalam persetujuan Roem-Roijen. Sehingga akhirnya karena kecewa atas segala keputusan yang ditempuh, panglima besar Soedirman memilih mengundurkan diri dari ketentaraan. Namun karena keputusan sikap itu justru akan mnimbulkan perpecahan dikalangan pemimpin nasional, yang berarti akan mengancam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, maka Jendral Soedirman menarik kembali keputusannya.