Masalah dwi kewarganegaraan muncul setelah pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1910 yang kemudian diwariskan kepada pemerintah Indonesia pada jaman kemerdekaan. Status orang-orang Cina di Indonesia menjadi tidak menentu dengan munculnya kewarganegaraan rangkap. Selanjutnya pemerintah Indonesia mencari jalan penyelesaiannya melalui perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1955. Terbentuknya perjanjian Dwi Kewarganegaraan tersebut selain karena hal di atas juga disebabkan oleh kekhawatiran pemerintah Indonesia bahwa keberadaan orang_orang Cina di Indonesia selain akan melarikan devisa ke negeri leluhurnya juga akan membawa pengaruh komunis di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, surat kabar, artikel_artikel, majalah serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya perjanjian ini kemudian menimbulkan reaksi yang datang dari kalangan partai politik balk itu yang mendukung maupun yang menentang. Pada akhirnya terjadi pembekuan hubungan diplomatik antara RI dan RRC setelah terjadi peristiwa G3OS/PKI yang berakibat dibatalkannya perjanjian itu pada tahun 1969.