ABSTRAK
Dalam setiap kegiatan perpustakaan pengolahan data bibliografi merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan untuk memberikan informasi singkat suatu bahan pustaka kepada para pemakai. Pengolahan data bibliografi peraturan perundang-undangan akan lebih berdaya guna bila dapat diolah dengan cepat, sehingga informasi peraturan perundang-undangan dapat segera diinformasikan kepada para pemakai, terutama para peneliti, dan perencana hukum. Di bidang pengolahan data, komputer adalah salah satu sarana penunjang tersedianya informasi yang relevan, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (PDH BABINKUMNAS). Dengan pertimbangan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Mempelajari kenyataan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PDH BABINKUMNAS. Penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur dan tinjauan umum ke PDH BABINKUMNAS. Dalam analisa diuraikan tahapan pelaksanaan komputerisasi, baik melalui tinjauan literatur maupun melalui tinjauan umum. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PHD BABINKUMNAS kurang efektif sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa komputerisasi data bibliografi yang dilakukan di PDH BABINKUMNAS perlu ditinjau kembali.

---