ABSTRAK
Skripsi ini mengenai pengadaan terbitan pemerintah yang dilakukan oleh staf (pustakawan) perpustakaan-perpustakaan non pemerintah, dalam hal ini perpustakaan kantor konsultan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang metode, cara, dan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai dalam pengadaan terbitan pemerintah di perpustakaan kantor konsultan hukum serta bagaimana cara pustakawan mengatasi hambatan/kendala tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam sebuah pedoman wawancara kepada sepuluh orang pustakawan pada sepuluh buah perpustakaan kantor konsultan hukum yang diambil sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Penelitian dilakukan di Jakarta pada bulan Februari hingga bulan Maret 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan terbitan pemerintah yang paling banyak dilakukan oleh staf perpustakaan (pustakawan) kantor konsultan hukum sampel yaitu dengan cara membeli di toko buku swasta; membeli di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan; membeli dari penjual/penerbit yang datang menawarkan; memesan atau berlangganan melalui penyedia jasa informasi swasta; hadiah perorangan; memfotokopi atau faksimili dari pustakawan kantor konsultan hukum lainnya; dan membeli di Percetakan Negara RI.