Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap prosedur pengelolaan koleksi buku terlarang sebagai bagian dari koleksi deposit di Pusat Deposit dan Konservasi Perpustakaan Nasional RI. Wewenang Perpustakaan Nasional RI dalam pengelolaan buku terlarang telah diamanatkan dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991. Di dalam Undang Undang tersebut Perpustakaan Nasional mendapat wewenang tertinggi untuk menyimpan dan mendayagunakan seluruh koleksi terlarang. Tujuan penelitian adalah untuk menelaah sejauh mana konsistensi Perpustakaan Nasional dalam mengimplementasikan peaturan tersebut, terutama dalam setiap prosedur pengelolaan yang terdiri dari pengadaan, penyimpanan dan pendayagunaan koleksi deposit. Prosedur ini termasuk pula kerja sama antar lembaga dengan instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara langsung dengan. Kepala Pusat Deposit dan Konservasi Perpustakaan Nasional RI, Dra. Ediyami Bondan Andoko. Selain itu juga dilakukan analisa prosedur terhadap pengelolaan koleksi buku terlarang. Cara analisa prosedur dan susunan pertanyaan dalam wawancara dijelaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak satu pun buku terlarang setelah Undang-Undang Deposit, yang terdiri dari Undang-Undang nomor 4 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991 diundangkan terdapat dalam koleksi deposit. Sementara itu ada kemungkinan pada koleksi pra-Undang Undang Deposit terdapat koleksi buku terlarang. Penyebab timbulnya kemungkinan ini dijelaskan. Sebagai bagian dari koleksi nasional dan karya bangsa Indonesia, Perpustakaan Nasional RI harus lebih berani dan agresif dalam mengejar kelengkapan koleksi buku terlarang. Upaya ini mutlak dilakukan, mengingat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang Undang Deposit tersebut.