Perhatian pemerintah untuk mengikutsertakan perpustakaan perguruan tinggi dalam menunjang program pendidikan tinggi di Indo_nesia mulai terasa terutama dalam tahun enam puluhan. Hal ini di_tandai dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan(PTIP)No.9 Tabun 1962, yang antara lain mengharuskan adanya perpustakaan pada pusat universitas maupun fakultas dan jurusan, dan dikelola oleh tenaga-tenaga ahli perpustakaan, dengan perincian tugas yang jelas. Kemudian pada tahun 1967, dikeluarkan juga Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi No.162 Tahun 1967, tentang kriterium Fakultas Pembina, Fa_kultas Madya dan Fakultas Muda, di mana, unsur perpustakaan juga, dikemukakan sebagai kriteria peningkatan fakultas bagi Universi_tas/Institut Negeri di Indonesia. Jadi, pemerintah telah meletakkan dasar bagi pengembangan perpustakaan perguruan tinggi sebagai bagian yang tidak dapat di_pisahkan dari pendidikan tinggi itu sendiri, dan yang turut menunjang pelaksanaan program-program pendidikan, pengajaran dun pene_litian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktur Perguru_an Tinggi Swasta, Soekisno Hadikoemoro, mengatakan bahwa : ... perpustakaan merupakan barometer untuk mengetahui maju mundurnya suatu universitas _