Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap tata-tertib untuk mengatur roda pemerintahan dan masyarakat harus bersum_ber kepada peraturan yang tertulis. Peraturan itu dinamakan peraturan perundang-undangan, dan bentuk serta jenisnyapun baraneka macam. Yang berhak mengeluarkan peraturan adalah Permerintah, dan setiap waktu peraturan itu akan bertambah banyak jumlah dan macamnya, serta cakupan masalah yang diaturnya. Hal ini adalah wajar, karena dengan kemajuan jaman maka kebutuhan masyarakat bertambah kompleks, sehingga perlu diatur agar ketertiban terjamin. Dalam pada itu juga, perubahan politik yang terjadi dalam pemerintahan telah menimbulkan beberapa perubahan dari lembaga pembuat peraturan,, yang mengakibatkan bertambah banyak macam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini ditambah pula dengan adanya beberapa peraturan yang masih bersumber kepada peraturan jaman Pemerintahan Hindia Belanda. Karena banyaknya jumlah dan jenis peraturan itu, maka mencari kembali peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya tidaklah mudah. Sampai kini di Indonesia tetap berlaku adagium yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum (cq. peraturan perundang-undangan) yang berlaku sejak diumumkannya, yang berarti peraturan itu mengikat dengan segala konsekwensinya. Karena itu seharusnya ada alat untuk mencari atau memu_dahkan mencari kembali peraturan perundang-undangan yang _