Skripsi ini mengangkat Fatwa-fatwa MUI yang dianggap controversial dan merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Permasalahn utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana MUI menghadapi dan menykapi anjuran pemerintah mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan memperbolehkan umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama tersebut. Disamping itu, skripsi ini juga akan mengangkat permasalahan utama yaitu sejauhmana fatwa-fatwa MUI yang dianggap kontroversial itu juga disikapi oleh pemerintah. Fatwa MUI sebagai sebuah bentuk atau wujud dari cara MUI untuk memprotes sikap pemerintah dalam menangani masalah kerukunan umat beragama dan Keluarga Berencana. Pembahasan skripsi ini diatekankan kepada kiprah MUI sebagai organisasi para ulam denganpenekanan pokok kepada fatwa-fatwa yaitu dua fatwa MUI, yaitu fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal dan fatwa tentang KB yang merupakan bentuk ketidaksetujuan MUI terhadap sikap pemerintah dalam hal kerukunan antar umat beragama dan Keluarga Berencana. Dari segi organisasinya, yang dipilih adalah MUI tingkat pusat sebagai obyek penelitian, dan bukan MUI tingkat daerah, yang dipimpin oleh Hamka, Ketua Umum MUI Periode Pertama ini (1975-1981). MUI selalu berusaha independent, akan tetapi bagaiman pun juga MUI adalah Majelis Ulama yang mewakili umat Islam. Oleh karena itu dalam kiprahnya pun akan sangat sulit untuk benar-benar independent berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur_an. Bagaimanapun juga, walaupun MUI terus berusaha keras menjaga kemurnian Al-Qur_an dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, akan tetapi tidak lepas dari adanya pengaruh dahsyat dari perubahan jaman yang semakin modern. Maka dari itulah mengapa MUI senantiasa terus berusaha untuk memelihara hubungannya dengan umat beragama. Hal ini tidak mudah bagi MUI, karena masing-masing dari kedua belah pihak bisa saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bias membuat sulit MUI dalam mengkompromikan kedua belah pihak. Bahkan kemungkinan MUI harus bisa memilih salah satu dari dua kepentingan itu, apakah memihak pemerintahatau umat. Hal itu yang menyebabkan MUI menghadapi dilema kalau menghadapi persoalan seperti itu. Disamping itu, hal terebut dapat menyebabkan wibawa MUI bisa merosot di mata umat atau pemerintah. Jika MUI terlalu memihak ke pemerintah, maka bisa dilecehkan umat, akan tetapi sebaliknya jika terlalu memihak umat, maka bisa jadi akan dilecehkan pemerintah. Situasi inilah yang akan terus dihadapi MUI, karena peranannya yang disebutkan dalam salah satu visi, misi maupun tujuan MUI yaitu bahwa MUI sebagai penghubung antara kepentingan ulama (umat islam) dengan pemerintah.