Penelitian tentang nasionalisasi NHM 1957-1960 dilakukan untuk menjelaskan mengenai kondisi NHM sebelum nasionalisasi, berjalannya proses nasionalisasi, dan kondisi NHM setelah di nasionalisasi. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai munculnya kebijakan pemerintah Indonesia menasionalisasi NHM. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber primer dan sekunder. Kemudian dari data yang didapatkan diolah sesuai dengan aturan dalam metode penulisan sejarah. Nasionalisasi NHM berdasarkan pada PP no. 44/1960 dan melalui SK mentri keuangan No.261206/B.U.M tanggal 30 November 1960, yang menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penyerahan segala hak dan kewajban, perlengkapan, dan kekayaan serta usaha perusahaan NHM N.V di indonesia kepada BKTN (Bank Koperasi Tani dan Nelayan). Dari telaah sumber didapatkan bahwa Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi NHM berawal dari realitas politik dan ekonomi yang berkembang pasca perang kemerdekaan. Memasuki tahun 1950 semangat untuk melepaskan diri dari intervensi asing semakin kuat. Puncaknya adalah pada tahun 1957 ketika hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda semakin memburuk. Kegagalan memperjuangkan Irian Barat melalui jalan diplomasi, mengakibatkan pemerintah Indonesia menempuh cara lain yaitu dengan melancarkan aksi-aksi untuk mengambil alih NHM. Nasionalisasi NHM berjalan tanpa proses perlawanan dari pihak Belanda. Sikap Belanda yang tanpa perlawanan selain disebabkan karena status Indonesia sudah merdeka dan dukungan dari buruh yang bekerja pada NHM juga dikarenakan lemahnya posisi Belanda dalam politik Internasional.