Penelitian mengenai orang-orang Tionghoa di Malang pada tahun 1942-1949 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah lokal dan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Selain menggunakan sumber-sumber tertulis, penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan sumber-sumber lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang Tionghoa di Malang pada tahun 1942 _ 1949, yang merupakan masa pendudukan Jepang dan masa Revolusi, mengalami beberapa perubahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Di bidang politik, pemerintah Jepang memaksa orang-orang Tionghoa yang memiliki orientasi politik berbeda-beda untuk bersatu serta melarang seluruh organisasi sosial dan politik Tionghoa. Di bidang sosial, pemerintah pendudukan Jepang menutup sekolah-sekolah Tionghoa dan menerapkan kebijakan pengerahan massa terhadap orang-orang Tionghoa sebagaimana diterapkan juga kepada orang-orang pribumi. Di bidang ekonomi, pemerintah pendudukan Jepang menganggap orang-orang Tionghoa sebagai sumber pendapatan ekonomis yang potensial. Untuk itu, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Komite Hoakiao Penolong Kesengsaraan sebagai wadah untuk mengumpulkan derma dari orang-orang Tionghoa Malang. Kehidupan orang-orang Tionghoa di Malang pada masa Revolusi juga mengalami beberapa perubahan. Di bidang politik, persatuan antara orang-orang Tionghoa kembali pecah. Mereka terbagi-bagi ke dalam orientasi-orientasi politik yang berbeda-beda. Di bidang sosial, salah satu persoalan yang dihadapi orang-orang Tionghoa di Malang adalah pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Persoalan ini baru terpecahkan pada tahun 1949 dengan kembali dibukanya sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan. Di bidang ekonomi, potensi ekonomi yang dimiliki orang-orang Tionghoa di Malang digunakan oleh pemerintah Republik. Pada bulan November 1945, mereka memberikan sumbangan sebesar f. 50.000 kepada pemerintah Republik.