Kedudukan Jepang di Indonesia menjadi terancam secara tidak langsung, setelah Jepang mengalami banyak kekalahan dari sekutu pada masa Perang Dunia II. Kemunduran Jepang tersebut mendorong Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengeluarkan kebijakan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, kelak di kemudian hari. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang kemudian berlanjut dengan didirikannya Badan Penyelidik Usaha_Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Sidang BPUPK digelar sebanyak dua kali. Sidang pertama BPUPK berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dengan agenda pokok membahas tentang dasar negara. Pada saat itu sidang berlangsung dengan alot karena perbedaan pendapat antara kalangan kebangsaan dan kalangan Islam. Untuk menyelesaikannya, dibentuklah Panitia Kecil yang bersidang pada masa reses dengan agenda mencari kesepakatan tentang dasar negara Indonesia. Panitia Kecil ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPK dimulai pada 10 Juli. Sidang kedua ini pun berlangsung dengan alot karena membahas hasil dari sidang Panitia Kecil pada masa reses dan juga membahas Preambule serta Batang Tubug Undang_Undang Dasar. Sidang BPUPK berakhir pada 17 Juli 1945 dengan menghasilkan Piagam Jakarta, preambule dan Batang Tubuh Undang_Undang Dasar yang kemudian menjadi dasar preambule dan Batang Tubuh Undang_Undang Dasar 1945.