UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Identitas diskursif dan politik perbedaan : sebuah telaah filosofis masyarakat multikultur

Dimas Okto Danamasi; Budiarto Danujaya, supervisor (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2008)

 Abstrak

Identitas merupakan salah satu tema utama dalam filsafat. Pada pemikiran modern, identitas didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, absolut, dan closure. Amartya Sen mengkonscpkan identitas modern sebagai ilusi identitas tunggal. Ilusi identitas tunggal merupakan reduksionisme atas adanya afiliasi Inajemuk, peran nalar dan pilihan manusia tentang identitas yang memicu tei jadinya kekerasan. Pemikir kontemporer melihat kekerasan berakar dari problem identitas. Identitas yang closure mendapat tantangan dari para pemikir kontcmporer. Kwame Anthony Appiah menjelaskan bat-ma identitas bukanlah sesuatu yang melekat pada subjek atau terdeterminasi oleh komunitas melainkan terfragmentasi dalam identitas-identitas lokal yang bersifat partikular. Identitas merupakan sumber nilai yang dimiliki subjek. Berangkat dari pemahaman ini, Appiah menekankan bahwa masyarakat kontemporer membutuhkan aturan hidup beisama yang baru yaitu etika kosmopolitan. Etika kosmopolitan menjelaskan bahwa benturan nilai etis dan nilai moral tidak selalu berujung pada kontlik. Konflik yang berujung pada kekerasan sering terjadi di Indonesia. Berangkat dari konflik SARA di Indonesia belakangan ini, analisa pemikiran Iilsafat kontemporer rasanya sesuai dengan situasi yang terjadi. Kekerasan merupakan salah satu N vajah Opresi. Opresi dan dominasi dalam masyarakat kontemporer adalah tanda ketidakadilan. Masyarakat kontemporer merupakan masyarakat mutikultur yang terdiri dari berbagai nilai budaya, etnis, agama dan kultural membutuhkan sistem politik yang mampu mengakomodasi seluruh elemen kelompok sosial sehingga menjamin tegaknya keadilan. Iris Marion Young menawarkan politik perbedaan sebagai sistem politik yang mampu mengakomodasi perbedaan sekaligus mengemansipasi kelompok subaltern. Politik perbedaan mendefinisikan ulang perbedaan sebagai sesuatu yang relasional dan fugsional. Politik perbedaan berangkat dari konsep identitas diskursif. Identitas diskursif bersifat fluid, kontekstual, dan fragmented. Sistem politik yang sesuai dengan masyarakat multikultur adalah politik perbedaan. Politik perbedaan menawarkan keherpihakan negara terhadap kelompok tertentu yaitu kelompok subaltern. Keherpihakan negara menjamin suara-suara minoritas muncul dalam sirkulasi diskusi publik

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Open
No. Panggil : S15989
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Program Studi :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2008
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : ix, 74 lembar ; 27 cm.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S15989 14-22-18411029 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20160351
Cover