ABSTRAKSkripsi ini membahas UU No. 2004-228 15 Maret 2004 tentang pelarangan penggunaan atribut kegamaan di sekolah negeri di Prancis sebagai langkah yang diambil pemerintah Prancis untuk menyelesaikan kontroversi mengenai hal tersebut yang telah terjadi sejak 1989. Penelitian ini melihat peran pemerintah dalam penyelesaian kontroversi yang ada dengan menghubungkan butir0butir penting dalam UU menyangkut pelarangan atribut keagamaan, pendidikan dan kuasa pemerintah, dengan teori fungsi kultural pemerintah dan model multikulturalisme. Hasil penelitian menyatakan pemerintah Prancis sebagai pihak yang berkuasa mengharuskan rakyatnya untuk mengikuti ketetapan mereka, dalam hal in, pelarangan penggunaan atribut keagamaan, karena Prancis menganut model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalisme.
AbstractThe thesis focuses on the Law No. 2004-228 of 15 March 2004 prohibiting the use of religious signs in public schools in France as government_s best solution to cease the controversy over this. This study examines the role of French government in solving the problem by connecting the law contents regarding religious signs prohibition, education and government authority, with the government cultural function and multiculturalism model theory. The result declares that the authorized French government compels their citizens to obey their regulations including the religious sign use prohibition because France practices the multiculturalism model that prioritizes its people_s nationalism.
