Skripsi ini membahas mengenai Partai Komunis Filipina pada masa Pemerintahan Marcos periode 1968-1986 yaitu Communist Party of the Philippine (CPP). CPP didirikan pada 26 Desember 1968 dibawah pimpinan Jose Maria Sison. CPP terbagi atas dua jalur perjuangan yaitu jalur perjuangan bersenjata lewat New People_s Army (NPA) dan jalur politik yaitu National Democratic Front (NDF). Melalui kedua jalur perjuangan tersebut CPP berhasil memperoleh dukungan rakyat Filipina dalam menentang pemerintahan Marcos. Korupsi, feodalisme oleh kelompok oligarki, dan administrasi yang tidak tertata dalam pemerintahan menyebabkan anggota CPP meningkat pesat pada masa tersebut. Dalam perkembangannya CPP menjadi salah satu gerakan separatis yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Marcos. Diberlakukannya Hukum Darurat Perang (Martial Law) menjadi bentuk perlawanan Marcos terhadap perkembangan CPP. Martial Law merupakan sebuah upaya untuk mengamankan kondisi politik, sosial, ekonomi dan hukum di Filipina dari upaya-upaya pemberontakan kelompok-kelompok dengan ideologi Marxist- Leninis-Maois. Akan tetapi diberlakukannya Martial Law mendorong timbulnya pertentangan dari rakyat Filipina yang menyebabkan degradasi legitimasi terhadap pemerintahan Marcos, yang menyebabkan rakyat Filipina yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kelompok komunis meningkat dratis selama Marcos berkuasa.
This thesis examines the Communist Party of the Philippines during the reign of Marcos period 1968-1986 of the Communist Party of the Philippines (CPP). CPP was founded under the leadership of Jose Maria Sison of December 26, 1968. CPP divided in two lines of struggle that is the way of armed struggle by the New People's Army (NPA) and the political path that is the National Democratic Front (NDF). Through the struggle of the CCP both channels managed to garner support for the Philippines people against the Marcos government. Corruption, feudalism oligarchy and the administration has not been acquired in the government led to the members of the CCP increased rapidly during this period. In its development, the CCP became one of the movement separatist is receiving more attention from the Marcos government. The application of the Emergency Act of War (Martial Law) in a form of resistance against the development of the Marcos to CPP. Martial Law is an effort to ensure the political, social, economic and legal life in the Philippines with the ideology of the Marxist-Leninist-Maoist insurgency groups efforts. However, the enactment of Martial Law to promote the emergence of the opposition of the Philippines people, causing the degradation of the legitimacy of Marcos governmen, which led to the Philippines people believed that the violence is the only form of this mess. This may explain why the communist group dramatically increased during the Marcos government
