A. Alasan dan Tujuan Penulisan SkripsiDeforestrasi hutan tropis di Indonesia mencapai 600.000 - 1,2 juta hektar pertahun yang di dalamnya termasuk eksploitasi hutan produksi untuk tujuan perdagangan kayu gelondongan. Harga kayu alam Indonesia yang terlalu murah menyebabkan tingginya permintaan yang berakibat penebangan kayu alam yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif lingkungan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial.Oleh karena itu tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan alternatif kebijakan harga yang sustainahle (yang memasukkan faktor eksternalitas) sehingga dapat mengurangi laju pemanenan sekaligus meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor kehutanan.B. Metode PenelitianDimulai dari perhitungan harga tanpa memasukkan faktor eksternalitas, yaitu penjumlahan rente ekonomi, keuntungan normal dan biaya logging perusahaan. Kemudian perhitungan harga tersebut akan ditambahkan dengan memasukkan faktor eksternalitas yang timbul akibat pemanenan serta akan dibandingkan besarnya penerimaan pemerintah sebelum dan sesudah memasukkan faktor eksternalitas.Dilanjutkan dengan trend harga dan keseimbangan permintaan dan penawaran kayu gelondongan dari tahun 1968-1991 dan diakhiri dengan memberikan alternatif kebijakan sustainable pricing.C. Hasil PenelitianDalam perhitungan harga sebelum memasukkan faktor eksternalitas dapat terlihat adanya perbedaan yang cukup besar antara rente yang selama ini terkumpul berdasarkan peraturan yang berlaku dengan potensi rente yang seharusnya terkumpul apabila digunakan harga FOB, hal ini merupakan kehilangan penerimaan bagi pemerintah yang besarnya rata-rata mencapai Rp 1 - 5 trilyun.Setelah kita masukkan faktor eksternalitas yang merupakan real loss value dari luas area hutan yang ditebang ke dalam perhitungan harga yang berlaku, didapatkan perbedaan yang cukup mencolok antara harga yang berlaku, harga FOB dan sustainable price. Terlihat bahwa harga yang berlaku sekarang memang sangat rendah sekali yang mendorong terjadinya overharvesting.Dari perhitungan sustainable price tersebut dapat dibandingkan penerimaan rente ekonomi yang terkumpul saat ini dengan potensi penerimaan pemerintah seharusnya setelah memasukkan faktor eksternalitas. Terlihat bahwa pemerintah telah kehilangan penerimaan sebesar Rp 8 trilyun pertahun sejak tahun 1987.Dari perhitungan trend harga kayu alam dari tahun 1968 sampai 1991, terlihat bahwa kenaikan harga FOB dan harga domestik telah meningkatkan baik permintaan maupun penawaran kayu gelondongan Indonesia, dengan tentu saja tidak mengindahkan faktor kurun waktu yang di dalamnya termasuk faktor pendapatan, jumlah penduduk, selera, barang substitusi dan lainnya.D. Kesimpulan dan SaranRendahnya harga kayu alam telah mendorong teijadinya eksploitasi berlebihan dari hutan alam sebagai reaksi dari kelebihan permintaan luar negeri akan kayu alam Indonesia. Rendahnya harga dikarenakan belum memperhitungkan faktor eksternalitas (nilai non-log yang terkandung dalam kayu yang ditebang yang hilang bersamaan dengan ditebangnya kayu gelondongan ) yang akan menimbulkan dampak secara ekonomis, ekologis dan sosial.Oleh karena itu kenaikan harga dari kayu alam Indonesia merupakan syarat mutlak bagi penurunan permintaan terhadap kayu alam melalui kebijakan sustainable price. Dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang berlaku sekarang diharapkan akan menambah penerimaan pemerintah untuk menjalankan program rehabilitasi sekaligus insentif untuk menjalankan Hutan Tanaman Industri.Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk menilai terlebih dahulu nilai non-log yang hilang dari kayu yang akan ditebang berdasarkan jumlah potensi kayu alam yang dapat ditebang di area HPH tersebut sebagai komponen eksternalitas. Kemudian nilai tersebut dijadikan sebagai tambahan pungutan disamping rente ekonomi kepada pemegang HPH melalui berbagai alternatif kebijakan sustainable pricing yaitu : penggunaan sistem tender terbuka dalam pengalokasian HPH, menyederhanakan sekaligus pungutan secara progresif dan dihitung dari potensi yang terkandung di hutan alam tersebut, pengenaan pajak ekspor yang optimal, menaikkan dana reboisasi dengan pengawasan yang ketat, penertiban Tata Usaha Kayu, administrasi yang didukung manusia berkualitas, mengikut-sertakan pemduduk lokal dalam kegiatan eksploitasi hutan dan sekaligus dapat menikmati hasil-hasilnya dan terakhir adalah eco-labelling.