Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) memiliki fungsi utama untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah. Agar Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara optimal, maka diperlukan adanya struktur organisasi dan tata kerja (sistem dan prosedur) yang dapat memberikan reasonableassurance bahwa Pendapatan Daerah tersebut telah dikelola secaraefektif dan efisien. Untuk itulah, pemerintah menetapkan perubahan/penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerjaDIPENDA sistem lama (MAPENDA) menjadi sistem baru (MAPATDA).Skripsi ini memberikan gambaran mengenai usaha meningkatkanPendapatan Daerah Tingkat II dengan sistem Pengawasan Melekat.Peningkatan Pendapatan Daerah Tingkat II ini dapat terjadi secaraoptimal karena MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat dalamsistem dan prosedurnya. Sebagai gambaran lebih nyata terhadapmanfaat sistem baru ini, penulis menyajikan pelaksanaan MAPATDA. di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalah tersebut.Daripenelitian yang dilakukan, ternyata implementasi MAPATDA di DIPENDA Tk. II Bekasi menghasilkan peningkatan PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri) Kabupaten Bekasi yanglebih besar dibandingkan dengan peningkatan yang terjadijauhpada saat menggunakan sistem lama. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan azas fungsional pada MAPATDA, di mana antara satu seksi dengan seksi lainnya terjadi hubungan yang saling terkaitsebagai suatu sistem ban berjalan, sehingga kemacetan/keterlambatan pekerjaan dari suatu seksi akan selalu dapat dimonitor oleh seksi yang lain. Penerapan azas fungsional inidengan sendirinya (otomatis) akan menciptakan Pengawasan Melekatyang baik. Hasilnya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang dapatditekan serendah mungkin, sehingga Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara secara optimal. Hal ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sistem MAPENDA yang menerapkan azaskomoditi/sektoral.MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat melalui pelaksanaan unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen yang terdiri dari pembagian tugas dan fungsi yang jelas, perinciankebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pembinaan personil.