Karya tulis ini membahas aspek akuntansi dan perpa-jakan bisnis franchise. Permasalahan-permasalahan akun-tansi dan perpajakan berkenaan dengan bisnis franchise khususnya franchise format bisnis, baik yang menyangkut kepada pihak franchisor (pemilik hak franchise) maupun pihak franchisee (pembeli hak franchise). Karya ini diharapkan akan bermanfaat dalam menentukan kebijakan yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengakomodasi perangkat akuntansi dan perpajakan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis franchise. Penulisan karya ini menggunakan metode deskriptif teoritis yaitu suatu metode dimana masalah-masalah akuntansi dan perpajakan bisnis franchise dipaparkan, kemudian alternatif-alternatif pemecahannya diberikan dalam kerangka teoritis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dari pihak franchisor, permasalahan akuntansi utama yang muncul berkisar sekitar perlakuan akuntansi atas biaya pengembangan program franchise dan initial fran-chise fee. Biaya pengembangan program franchise tidak dibebankan sebagai beban tahun berjalan, melainkan dikapitalisasi untuk dikemudian diamortisasi secara rasional. Selanjutnya, atas initial franchise fee yang diperoleh juga tidak diakui sekaligus sebagai penda-patan pada tahun berjalan, melainkan ditangguhkan pengakuannya sampai kondisi dimana kewajiban-kewajiban penting (significant performance) yang harus dilakukan oleh pihak franchisor telah terpenuhi. Dari pihak franchisee, permasalahan akuntansi utama adalah perlakuan akuntansi atas pembayaran initial franchise fee kepada franchisor yang harus dikapitali-sasi untuk kemudian diamortisasi secara sistematis sesuai dengan lamanya perjanjian franchise. Permasalahan pajak yang dihadapi bisnis franchise terutama dalam hal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak ada pembayaran fee franchise yang lolos dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Agar terdapat kepastian akuntansi dan perpajakan bagi bisnis franchise yang berkembang pesat saat ini, disa-rankan untuk mengakomodasi perangkat akuntansi baik minimal berupa interpretasi maupun suatu pernyataan. Sedangkan aturan pajaknya hendaknya tidak mengecualikan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi bisnis franchise.