Keluarnya paket kebijaksanaan pemerintah 24 Desember 1978 telah memberikan opportunitas bagi badan-badan usaha untuk menghimpun dan memanfaatkan dana masyarakat melalui pasarmodal. Obligasi konversi merupakan suatu alternatif bagi perusahaan-perusahaan publik untuk memanfaatkan opportunitas tersebut. Perlakuan akuntansi obligasi konversi menjaditopik utama penulisan skripsi ini. Untuk mewujudkan skripsi ini, penulis mengambil sumber dari literatur-literatur akuntansi dan beberapa diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Munculnya obligasi konversi di Pasar Modal Indonesia sebagai pilihan dari perusahaan publik memberikan fenomena baru, bagi perkembangan obligasi di Indonesia.Keilnikan yang dimiliki obligasi konversi sebagai perpaduan hutang dan ekuitas telah mengalihkan perhatiar pihak-pihakyang berkepentingan terhadap obligasi konversi ini. Bapepam sebagai lembaga yang berwenang dalam Pasar Modal Indonesia memberikan tanggapan bahwa perusahaan yang akan menawarkanobligasi konversi di pasar modal haru5 sudah go-public.Sifat konversi yang terkandung dalam obligasi konversi memberikan dampak terhadap perlakuan akuntansinya. Pandanganobligasi konversi sebagai inseperability securities lebihdapat diterima dan menjadi dasar perlakuan akuntansi dalam praktek. Pencatatan terhadap komponen-komponen yang muncul dari penerbitan obligasi konversi dapat disimpulkan sebagaiberikut:- Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penerbitanobligasi konversi dipertanggungjawabkan sebagai biaya ditangguhkan (deferred charges).- Penerimaan hasil penerbitan obligasi konversidipertanggungjawabkan sebagai hutang (debt).- Pengkonversian obligasi konversi ke saham dipertanggungjawabkan sebesar nilai nominal saham pada saham biasa(common stock) dan selisih lebihnya pada agio saham.- Premi obligasi konversi yang dijanjikan Emiten dipertanggungjawabkan sebagai beban pada saat pemegangobligasi meminta pelunasan lebih dini atau pada saat jatuh tempo.Melihat belum adanya standar perlakuan akuntansi obligasi konversi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAl), menuntutleinbaga yang berwenang Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun standar khusus obligasi konversi, guna memberikankeseragaman dan menghindari keraguan dalam praktek.