IPTN sebagai ujung tombak industri strategis di Indonesia ternyata tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. Fasilitas proteksi yang diberikan pemerintah, yang tentu saja menimbulkan distorsi dalam perekonomian, tidak memacu IPTN untuk berkembang secara internasional. Karena itu skripsi ini mencoba menganalisis keberadaan IPTN sebagai salah satu industri strategis di Indonesia, apakah industri ini memang feasible untuk didirikan di Indonesia dan apakah proteksi yang diberikan penierintah memang layak. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Direktorat Komersial, Direktorat Teknologi dan Bagian Humas IPTN, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Untuk mengnalisis permasalahan ini, maka penulis menggunakan kerangka teori industri strategis yang disusun oleh Paul Krugman dan Barbara J. Spencer, serta didukung oleh teori persaingan kompetitif dari Michael Poater. Dari basil penelitian yang dilakukan, terdapat tiga point penting. Pertama, dari analisis keuangan yang dilakukan ternyata kemampuan IPTN untuk menciptakan keuangan sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Return On Investment yang hanya sebesar 0,23%. Yang kedua merupakan analisis pengembangan sumber daya manusia. Sebagai industri strategis, ternyata IPTN tidak cukup didukung oleh tenaga-tenaga trampil yang dibutuhkan. Pegawainya, sampai September 1994, masih didominasi oleh lulusan SMA (58%). Untuk memecahkan masalah itu, IPTN banyak melakukan program pelatihan ke luar negri maupun program pendidikan dan latihan di dalam negri. Selain itu, juga diadakan technical assistance dari perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing. Sedangkan analisis yang ketiga, yaitu analisis pengalihan teknologi, IPTN berusaha mengembangkan sektor penelitian dan pengembangannya. Selain itu, juga diadakan program technical assistance Bari perusahaan-perusahaan internasional. Namun pengembangan teknologi di IPTN belum sempurna selama tidak didukung oleh pengembangan sumber daya yang tidak optimal. Karena pengalihan teknologi yang bait: membutuhkan kesiapan sumber daya manusia di negara pengimpor teknologi untuk menerima, menyesuaikan dan kemudian mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi di dalam negeri. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa IPTN belum feasible dilaksanakan di Indonesia. Ada beberapa saran penulis sehubungan dengan hal tersebut. Pertama, membuka keran impor bagi industri pesawat di dalam negri. Kedua, melibatkan pihak swasta dalam pengembangan IPTN selanjutnya sehingga perkembangan komersial IPTN lebih terpacu. Yang terakhir adalah membatasi kegiatan IPTN sebagai suatu proyek penelitian dan pengembangan, sehingga apabila IPTN ingin berkembang selangkah lebih maju lagi, paling tidak dukungan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusianya lebih kuat.