Pemahaman akan efek suatu kebijakan ekonomi adalah vital dalam manajemen ekonomi secara hati-hati. Dalam konteks manajemen ekonomi makro Indonesia, yang menjadi issue adalah keampuhan kebijakan moneter untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam konteks keterbukaan ekonomi. Tulisan ini menampilkan penghitungan empiris derajat keindependenan Bank Indonesia dalam mengontrol uang primer, tingkat suku bunga, dan aktivitas perekonomian. Hal itu dilakukan dengan membentuk suatu model portepel sederhana untuk mengestimasi besarnya koefisien offset kebijakan moneter terhadap arus pemasukan modal asing. Untuk negara yang terlibat dalam kebijakan sterilisasi, koefisien, offset tidak hanya ditentukan oleh besarnya offsetting aliran modal akibat dari perubahan kredit bank sentral, tetapi juga ditentukan oleh korelasi antara aliran modal dengan perubahan dalam kredit bank sentral yang diakibatkan oleh kebijakan sterilisasi tersebut. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa setiap kontraksi kebijakan moneter akan tereliminir oleh adanya pemasukan modal asing sebesar 70%. Dari jumlah tersebut, 63,1% nya berhasil disterilisasi oleh bank sentral. Efek bersihnya, yang berupa pemasukan modal asing yang tidak dapat disterilisasi, sebesar 25,9%. Untuk menghadapi aliran modal masuk tersebut, Bank Indonesia melakukan sterilisasi melalui fasilitas SBI. Tetapi dalam kondisi pasar uang yang masih belum berkembang, efektifitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Konsekuensinya demikian pula dengan kontrol terhadap aktivitas domestik melalui kebijakan moneter. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam perekonomian yang semakin terbuka, keindependenan kebijakan moneter dalam mengontrol aktivitas domestik telah tererosi oleh adanya arus modal luar negeri. Hal itu mencerminkan bahwa teori paritas tingkat suku bunga tidak sepenuhnya berlaku, dalam anti tingkat suku bunga domestik selalu lebih besar daripada tingkat suku bunga luar negeri plus depresiasi rupiah. Dalam konteks ini maka pengendalian inflasi menjadi hal yang krusial disamping tuntutan untuk mengembangkan pasar uang. Kedua hal itu disamping beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti konsistensi kebijakan makroekonomi, manajemen hutang luar negeri, serta stabilitas faktor-faktor non-ekonomi yang berkaitan dengan country risk diyakini dapat meningkatkan efektifitas pengendalian uang beredar oleh bank sentral.