Kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia, tidak selalu didasarkan oleh pertimbangan ekonomi. Karena alasan tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan menganalisa kebijakan proteksi perdagangan internasional di Indonesia, yang menitik beratkan pada pengaruh non-ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian empirik dan tinjauan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pertimbangan non-ekonomi, terutama politik, sangat dominan pengaruhnya bagi pemerintah Indonesia dalam penetapan tingkat proteksi industri manufaktur. Pengusaha industri yang berhubungan mesra dengan pemegang kekuasaan politik dapat menikmati tingkat proteksi yang lebih tinggi. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pemerintah Indonesia tidaklah terlalu perduli dengan ekonomi biaya tinggi yang membebani perekonomian, di mana konsumen harus membiayai inefisiensi dari industri besar. Kiranya, restrukturisasi dan demokratisasi perekonomian adalah sebuah kebutuhan yang mendesak