Instansi pemerintah merupakan instansi penting pada setiap negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat secara umum. Agar dapat beroperasi efektif, instansi tersebut harus memiliki mekanisme pengawasan intern yang efektif, karena itu skripsi ini membahas sejauh mana efektifitas pengawasan intern pada instansi pemerintah dilingkungan Pemda Dati II Padang. Terdapat delapan instansi yang diamati, yaitu Dinas Pasar, Dinas Kebersihan Kota, Dinas Perpakiran, Dinads Tata Kota, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum dan Inspektorat Wilayah Kotamadya. Penelitian dilakukan berdasarkan kuesioner pengendalian intern yang selanjutnya dianalisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisa kuantitatif dilakukan terhadap kuesioner yang bersifat tertutup dan terbuka. Sedangkan terhadap kuesioner yang bersifat terbuka dilakukan analisa kuantitatif saja. Sistematika analisa terdiri dari analisa efektifitas struktur organisasi dan uraian tugas, analisa efektifitas pengawasan pengeluaran kas, analisa efektifitas pengawasan aktiva tetap, analisa efektifitas pengawasan terhadap pegawai dan analisa efektifitas pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing instansi masih kurang, efektifitas pengawasan penerimaan kas masih kurang, efektifitas pengawasan pengeluaran kas masih kurang, efektifitas pengawasan aktiva tetap sudah baik, efektifitas pengawasan pegawai sudah cukup. Instansi yang dinilai paling efektif adalah Dinas Pendapatan Daerah sedangkan yang paling tidak efektif adalah Dinas Kebersihan Kota. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas Pengawasan Intern pada instansi pemerintah yang diamati masih lemah karena itu tidak mengherankan kalau hipotesa selama ini bahwa banyak kebocoran yang terjadi selama ini masih dianggap benar. Banyak penyebab kelemahan inin terutama dari segi struktur organisasi dan mekanisme kerja dan pelaporan serta dari segi kualitas sumber daya manusia dan perlatan kerja yang tidak memadai. Salah satu hal utama yang dapat disarankan untuk memperbaiki hal ini adalah dengan memperbaiki sistem kerja dan kualitas pegawai serta memikirkan usaha untuk melakukan swastanisasi beberapa instansi yang sudah dianggap layak.