Fenomena penurunan tarip Asuransi Kerugian/Umum, khususnya Asuransi Kebakaran telah berlangsung cukup lama. Semenjak sebelum terjadinya krisis ekonomi pada medio tahun 1997 sudah terasa, namun penurunan tarip tersebut semakin buruk ketika banyak perusahaan yang berguguran di masa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini membawa dampak langsung kepada menurunnya jumlah obyek pertanggungan asuransi sehingga `kue' yang dinikmati industri asuransi kebakaran semakin kecil. Porsi yang semakin kecil tersebut harus diperebutkan oleh jumlah perusahaan asuransi umum yang relatif sama semenjak sebelum krisis ekonomi, yakni 105 perusahaan. Kondisi diatas direspon oleh kebanyakan perusahaan asuransi umum dengan strategi klasik, yakni menurunkan harga tarip/sulcu premi asuransi kebakaran. Sayangnya penurunan tersebut terlalu drastis dan kadangkala tidak wajar sehingga terjadilah `Perang Tarip' dalam industri asuransi kebakaran. Dalam kondisi ini terjadi juga yang disebut `neighbourhood rate' dimana pertimbangan tarip calon Tertanggung lebih berdasarkan kepada berapa rendah tarip yang sanggup diberikan sebuah perusahaan asuransi umum dibandingkan dengan perusahaan asuransi umum lainnya. Kondisi tersebut tentu jauh dari tarip yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) melalui Biro Tarip-nya, apalagi ada opini yang mengatakan bahwa tarip yang dikeluarkan Biro Tarip-DAI terlalu tinggi, tidak sallable dan tidak kompetitif di pasar. Skripsi ini dibuat guna mengetahui perbedaan metode penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran, khususnya dalam kelompok kode okupasi Industrial Risks' ; perbedaan range tarip/suku premi yang dihasilkan berdasarkan metode yang digunakan, serta sejauh mana perbedaannya dengan tarip dari Biro Tarip-DAI. Penelitian dilakukan terhadap sebuah perusahaan asuransi umum swasta nasional dan sebuah perusahaan asuransi umum joint venture dengan memperbandingkan metode yang digunakan, range tarip yang dihasilkan serta perbandingannya dengan tarip DAI dan posisinya di dalam pasar asuransi kebakaran. Data primer diperoleh dari kedua perusahaan yang diuji, DAI dan Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang juga dilengkapi wawancara dengan beberapa praktisi asuransi kebakaran serta studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada kedua perusahaan yang diuji, lebih banyak kode okupasi dengan range tarip yang lebih tinggi dari tarip DAI karena terjadinya penurunan suku premi pada Property 2002 dibanding Buku Tarip 1999, range tarip yang lebih rendah dari DAI karena terjadi kenaikan suku premi pada Property 2002. Selain itu opini yang mengangggap tarip DAI terlalu tinggi dan tidak kompetitif terbukti salah ; justru dengan tarip DAI pada Property 2002 memungkinkan perusahaan asuransi menetapkan tarip/suku premi yang lebih rendah namun tetap dalam batas wajar dan aman. Dengan kondisi di atas, perusahaan asuransi umum disarankan untuk menggunakan Property 2002 dalam kebijakan penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran agar tarip yang ada di pasar tidak terlalu jauh jaraknya seperti yang terjadi sekarang. Selain itu pemerintah atau DAI sebaiknya segera melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki/mencegah `perang tarip' yang berkelajutan guna mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi.