Pada umumnya hakim menganggap bahwa tugas dantanggungjawabnya telah berakhir dengan diputusnya suatuperkara pidana. Padahal pada tahap selanjutnya pengadilanmasih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untukmengendalikan putusannya dengan melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan pidana yang harus dijalani olehterpidana. Pengawasan dan pengamatan putusan hakim yangdlakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukumacara pidana di Indonesia yang terdapat dalam pasal 277-283KUHAP. Semula hal ini dicantumkan dalam Undang–Undang PokokKekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (2). Dengan adanyaketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaanputusan maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yangdiputuskan hakim dan kenyataan dan pelaksanaan pidana dilembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatanjika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijembatani.KUHAP telah mengatur mengenai hakim pengawas dan pengamat,namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur,tugas dan wewenang dari hakim pengawas dan pengamat. Padasaat ini pun peran hakim pengawas dan pengamat belumsepenuhnya berjalan. Pada tahun 2006 terdapat kasus yangmenimpa Agus Mulyadi Putera di Padang, Sumatera Barat. AgusMulyadi Putera adalah seorang anak berusia 14 tahun yangmendapat hukuman pidana penjara selama 3 bulan, namun padakenyataannya ia menjalani hukuman selama satu tahun tigabulan. Para pihak yang terlibat dalam proses eksekusi yaitujaksa, petugas lembaga pemasyarakatan dan hakim pengawasdan pengamat masing-masing melempar kesalahan pada pihakyang lain. Penulisan ini merupakan analisis mengenai peranhakim pengawas dan pengamat dalam memberi perlindunganterhadap terpidana anak.