UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Penegakan hukum undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap permasalahan kerusakan hutan: studi kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI)-Adelin LIS

Hendi Handoko Suryandono; Harsanto Nursadi, supervisor; Daly Erni, supervisor; Safri Nugraha, examiner; Eka Sri Sunarti, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)

 Abstrak

Skripsi ini membahas penerapan sanksi administrasi, sanksi pidana, tindak pidana korporasi serta asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap masalah kerusakan hutan berdasarkan kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis. Penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif menarik asas hukum. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengatur mengenai Baku Mutu Kerusakan Hutan; Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi, baik pejabat kehutanan maupun pejabat daerah (Provinsi, Kotamadya, Kabupaten); Pemerintah perlu meningkatkan kualitas aparat penegak hukum di bidang kehutanan dalam hal pemahaman terhadap kejahatan di bidang kehutanan; Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan secara eksternal dan berkala pemegang izin pengelolaan hutan; Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan terhadap aparatur administrasi kehutanan antara lain dengan adanya tunjangan operasional, terutama yang berada di daerah (Provinsi, Kotamadya, Kabupaten).

This thesis focusing on implementation of administrative sanction, criminal sanction, corporate culpability and subsidiarity principle in accordance with Forestry Act Number 41 of 1999 regarding deforestation with issues based on case of PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis. In this thesis, writens using normative juridicial research for data collection using study literature. This thesis conclude advises Indonesian’s Goverment to improve regulation related to forest damage standard quality; it is necessary for the Government to improve supervision and coordination for administration officer; both forestry officer and local officer (Province, Municipality, District); Government need to improve quality of law officer in forestry; Government need to improve external supervision for forestry management license holder; Government need to improve remuneration for forest administration officer, like operational benefit, specially for local officer.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Open
No. Panggil : S25480
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 145 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S25480 14-22-92468851 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20200112
Cover