Kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan uangnya dalam surat berharga yang dapat di andalkan, telah dibuka setelah Bank Indonesia memasyarakatkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan menunjuk 15 Lembaga Keuangan (Bank dan Bukan Bank) sebagai market maker (pencipta pasar) SBI dan 2 Lembaga Keuangan sebagai broker (pialang) SBI. Dengan semakin mudahhya masyarakat untuk memiliki SBI, maka semakin luaslah peredaran SBI dalam lalu-lintas keuangan dan perdagangan. Karena selain sebagai suatu alternatif penyimpanan uang, SBI yang belum jatuh tempo dapat diperjual-belikan; bahkan SBI dapat dijadikan obyek jaminan. SBI ini menarik. Sebab, karena diterbitkan oleh Bank Indonesia, SBI dapat diandalkan. SBI tidak mungkin ditolak pembayarannya oleh lembaga yang menerbitkannya, apabila sudah jatuh tempo. Sebagai obyek jaminan, SBI akan lebih memberikan kepastian dan keamanan bagi krediturnya, karena tingkat likuiditinya yang tinggi. SBI tergolong benda bergerak (pasal 511 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), karena itu pengikatan SBI sebagai obyek jaminan dilakukan secara Gadai. Lembaga Gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdatfa ini telah dikenal luas di tengah masyarakat, juga dalam praktek perbankan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka di dalam skripsi ini penulis membahas aspek-aspek hukum dari Gadai SBI sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari Bank, serta permasalahannya terutama yang menyangkut perlindungan kepada pihak Bank sebagai pemberi kredit dan eksekusi Gadai SBI.