Untuk melaksanakan keteladanan dari Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat, khususnya dalam kehidupan berkeluarga, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan berakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian dari Pegawai Negeri Sipil banyak timbul permasalahan baru. Permasalahan tersebut timbul antara lain karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan, baik perkawinan pertama maupun perkawinan untuk beristeri lebih dari seorang, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, akibat hukum yang timbul karena perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil khususnya mengenai pembagian gaji, akibat hukum terhadap seorang pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Sebagai pengantar pembahasan masalah tersebut, akan ditinjau sekilas mengenai perkawinan dan putusnya perkawinan menurut Undang-Und8ng Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Juga akan ditinjau sekilas mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil dan kewajibannya.