Didalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara, bidang ekonomi disinggung secara singkat perlunya peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan jasa kepariwisataan. Peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan Jasa Kepariwisataan ini mencakup bermacam-macam segi seperti misalnya paket wisata yang ditawarkan, biaya yang dibayar oleh wisatawan, hubungan hukum antara Biro Penyelenggara Jasa Paket Wisata dengan para wisatawan dan sebagainya. Dilihat dari kacamata hukum, perjanjian antara biro perjalanan umum penyelenggara jasa paket wisata merupakan hal yang terpenting karena tercakup di dalamnya hak dan tanggungjawab masing-masing pihak selama berlangsung nya perjanjian tersebut.